Hadir dalam kegiatan itu, unsur Forkopimda, Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, Wakil Ketua DPRK Gunawan SE MM dan Zulfikar Azis SE, serta dan anggota DPRK Aceh Besar, para Kepala OPD, dan camat se-Aceh Besar.
Kebijakan yang telah tertuang dalam KUA-PPAS tersebut dengan segala kemampuan daerah yang ada dapat diarahkan secara efektif dan efisien pada kepentingan masyarakat. Pembahasan terhadap rancangan perubahan KUA dan PPAS APBK Aceh Besar tahun 2023 telah dilaksanakan secara bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK.
“Syukur Alhamdulillah dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal Badan Musyawarah DPRK, sehingga dokumen perencanaan anggaran ini dapat dijadikan sebagai pedoman, arah, dan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan layanan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Iskandar Ali.
Diharapkan, perubahan KUA dan PPAS APBK tahun 2023 yang telah disepakati untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana perubahan APBK tahun 2023.
Dengan disepakatinya perubahan KUA dan PPAS tersebut, Ketua DPRK Aceh Besar itu berharap kepada Pemkab Aceh Besar untuk dapat mengaplikasikannya secara utuh dan konsisten ke dalam Rancangan Qanun Tentang Perubahan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2023, sehingga sasaran dan tujuan setiap program kegiatan dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
Selain itu, diharapkan agar arah kebijakan yang telah disepakati dan ditetapkan memberi kontribusi positif terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar.
Iskandar Ali menyatakan, penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA-PPAS Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 ini juga merupakan sebuah bukti bahwa semangat kemitraan dan sinergisitas antara Pemkab dan DPRK Aceh Besar terus dapat terjaga dengan baik. Harapannya, dengan kondisi yang harmonis ini menjadi modal utama dalam membangun Kabupaten Aceh Besar.
“Kami menyadari masih banyak kebutuhan pembangunan yang masih banyak kebutuhan pembangunan yang masih belum dapat dialokasikan pendanaannya. Namun karena keterbatasan anggaran yang tersedia, kita mengalokasikan anggaran pembangunan berdasarkan skala prioritas pembangunan dan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan,” ungkap Iskandar Ali.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar yang secara bersama-sama dan serius sudah membahas Pemkab Aceh Besar dan kemudian menyepakati perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 tersebut.
“Semoga, kemitraan dan sinergisitas yang baik dan sudah terjalin antara Pemkab dan DPRK Aceh Besar ini akan dilanjutkan untuk kemajuan Aceh Besar ini,” katanya.
Iswanto menegaskan, pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2023-2026.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang diusung adalah “Peningkatan Infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Aceh Besar”, dengan empat prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Besar tahun 2023, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi dampak sosial pandemi Covid-19, peningkatan SDM yang berdaya saing, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.
.jpeg)
.jpeg)
